Tim Sukses Calon Walikota, Nur Mahmudi Ismai’l disinyalir telah melakukan kampanye terselubung alias licik dengan acara pasar murah. Kegiatan tersebut di selenggarakan PKK Kota Depok yang di gelar di kantor Kesbangpol linmas, Jalan Pemuda RW 16, Pancoran Mas. Aktivitas itu dengan memberikan sembako serta penjualan baju layak pakai. Hanya saja, plastik pembungkus sembako terdapat foto bergambar Nur Mahmudi Ismail dan Istri.
Menurut Kepala Kesbangpol Linmas, Kota Depok, Miral Hayadi, kegiatan ini bersifat sosial, di bulan puasa. Karena acara itu bertempatan di kantor Kesbanglinmas, lanjut dia, pastinya untuk memperlancar kegiatan tersebut, dirinya akan mendukungnya. “Kami pasti mendukung, karena dilakukan dan kebetulan di tempat kami, masa nggak di dukung sih,” ujar Miral kepada Jurnal Depok, Senin (31/8).
Miral menegaskan, tempat menyelenggarakan acara sebelumnya, tidak memadai, lantas dipindahkan ke kantor Kesbangpollinmas. “Karena nggak muat, jadi di kantor kesbangpol,” tandasnya.
Dalam pasar murah tersebut, menurut dia, masyarakat yang berniat membeli baju bekas layak pakai, seharga Rp 1.000 per-piece atau Rp 5.000 per- piece dan diharuskan mengambil kupon. Selanjutnya, kupon itu, lanjut dia, ditukarkan dengan sembako yang berisi minyak goreng, beras, mie instan, dan gula pasir.
Terkait dengan plastik pembungkus sembako yang terdapat foto Nur, dia mengaku, bahwa plastik pembungkus tersebut hanya kebetulan, karena tidak ada pembungkus lainnya. “Kebetulan plastiknya itu. Tidak ada yang lain. Kalau mau jelas ya coba tanya ke panitia, dalam hal pihak PKK,” paparnya.
Ketua Tim Penggerak (TP), PKK Kota Depok, Nur Azizah Tamhid mengatakan, kegiatan pasar murah, pembelian sembako ini, merupakan agenda rutin setiap tahun. Biasanya, pihaknya setiap Ramadhan menyelenggarakannya. Saat ini, kata Nur, terdapat dua tempat yaitu, Jalan Pemuda dan Cipayung.
“Acara ini memang agenda rutin PKK dan setiap tahun di lakukan setiap bulan puasa,” tutur isteri walikota ini.
Ketua Divisi Penanganan dan Tindak Lanjut Pelanggaran Panwaslu Kota Depok, Sutarno menuturkan, pihaknya akan terus membidik calon walikota dan wakil walikota, yang terbukti melakukan pelanggaran, karena sudah jelas aturan dan sanksinya.
“Masa, dengan alasan hanya kebetulan, pakai plastik dan foto Nur Mahmudi, hanya gara-gara tidak ada plastik lain. Itu kan nggak logis, ditambah lagi dengan tempat yang tidak mencukupi, kenapa harus pake kantor kesbanglinmas,” ujarnya.
Tarno menambahkan, bila terbukti Miral membantu usaha tersebut bisa terjerat sanksi, berdasarkan pasal 48 per KPU NO 69 tahun 2009, pejabat negara dilarang membuat keputusan yang menguntungkan atau merugikan calon. Peraturan lain, lanjut dia, larangan dalam menggunakan fasilitas negara dan mengenai disiplin PNS.
n Andi Sopiandi
Calon Walikota Depok
Selasa, 31 Agustus 2010
Nur Mahmudi Dikecam Pendemo
Ratusan Veteran Tuding Walikota Serobot Lahan
Margonda | Jurnal Depok
Ratusan anggota Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) nyaris bentrok dengan petugas Satpol PP di Balaikota Depok, Selasa (31/8). Massa yang terdiri dari pejuang veteran itu datang untuk menuntut Walikota Depok Nur Mahmudi Ismail, bertanggungjawab atas penyerobotan tanah seluas 6.000 Hektare (Ha) milik pejuang veteran, yang berada di Tapos.
Selain itu sempat beradu mulut dan bersitegang dengan anggota Satpol PP Kota Depok saat akan memasuki Kantor Walikota. Ratusan Legiun Veteran Republik Indonesia dihadang petugas Satpol PP Kota Depok pada saat turun dari bus di halaman Balaikota Depok. Aparat Satpol PP beranggapan bahwa kedatangan LVRI ini tidak memiliki izin unjuk rasa.
Setelah melakukan negosiasi yang panjang, akhirnya beberapa orang pengunjuk rasa diperbolehkan menemui sang penguasa Kota Depok di ruangan kerjanya. Saat hendak memasuki ruangan walikota, keadaan kembali memanas lantaran Satpol PP mencoba membatasi orang yang akan masuk ke ruangan tersebut.
Setelah berhasil menemui walikota, puluhan LVRI Kota Depok dan Jakarta itu langsung menghujani orang nomor satu itu dengan sejumlah pertanyaan seputar status kepemilikan tanah yang berada di wilayah Tapos. “Tujuan tanah ini untuk kedepannya agar para veteran dapat “melangkah” dan sudah sejak tahun 1959 dihibahkan dari Soekarno kepada Veteran,” Jelas Dance Maitimu, Kompim Markas Veteran kepada Jurnal Depok, Selasa (31/8).
Rencananya jika tanah hibah Pemerintah pada era Soekarno itu diberikan Pemerintah Kota Depok kepada Legian Veteran Republik Indonesia akan dibuat perumahan dan tanah makam untuk anggota LVRI.
Saat ini tanah tersebut dikelola oleh pengembang swasta, namun pada kenyataannya sebagian tanah tersebut malah ditelantarkan oleh pihak perusahaan. “Walikota Depok telah memberikan ijin pembangunan perumahan kepada PT Graha Prima,” ujar Maitimu.
Lebih lanjut Maitimu mengatakan, PT Graha Prima telah mengklaim mempunyai surat asli dari tanah seluas 6.000 Hektare tersebut. “Tanah itu milik veteran, bagaimana mungkin ada surat aslinya. Surat aslinya itu di pegang di markas veteran di Jalan Raden Inten 2 Nomer dua,” tandasnya.
Sementara itu 10 orang perwakilan pendemo PPM telah diterima oleh Walikota Depok Nurmahmudi Ismail. Massa menginginkan tanah selauas 6.000 Ha tersebut agar dikembalikan kepada para pejuang veteran.
n Puteri I M | Areinta
Margonda | Jurnal Depok
Ratusan anggota Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) nyaris bentrok dengan petugas Satpol PP di Balaikota Depok, Selasa (31/8). Massa yang terdiri dari pejuang veteran itu datang untuk menuntut Walikota Depok Nur Mahmudi Ismail, bertanggungjawab atas penyerobotan tanah seluas 6.000 Hektare (Ha) milik pejuang veteran, yang berada di Tapos.
Selain itu sempat beradu mulut dan bersitegang dengan anggota Satpol PP Kota Depok saat akan memasuki Kantor Walikota. Ratusan Legiun Veteran Republik Indonesia dihadang petugas Satpol PP Kota Depok pada saat turun dari bus di halaman Balaikota Depok. Aparat Satpol PP beranggapan bahwa kedatangan LVRI ini tidak memiliki izin unjuk rasa.
Setelah melakukan negosiasi yang panjang, akhirnya beberapa orang pengunjuk rasa diperbolehkan menemui sang penguasa Kota Depok di ruangan kerjanya. Saat hendak memasuki ruangan walikota, keadaan kembali memanas lantaran Satpol PP mencoba membatasi orang yang akan masuk ke ruangan tersebut.
Setelah berhasil menemui walikota, puluhan LVRI Kota Depok dan Jakarta itu langsung menghujani orang nomor satu itu dengan sejumlah pertanyaan seputar status kepemilikan tanah yang berada di wilayah Tapos. “Tujuan tanah ini untuk kedepannya agar para veteran dapat “melangkah” dan sudah sejak tahun 1959 dihibahkan dari Soekarno kepada Veteran,” Jelas Dance Maitimu, Kompim Markas Veteran kepada Jurnal Depok, Selasa (31/8).
Rencananya jika tanah hibah Pemerintah pada era Soekarno itu diberikan Pemerintah Kota Depok kepada Legian Veteran Republik Indonesia akan dibuat perumahan dan tanah makam untuk anggota LVRI.
Saat ini tanah tersebut dikelola oleh pengembang swasta, namun pada kenyataannya sebagian tanah tersebut malah ditelantarkan oleh pihak perusahaan. “Walikota Depok telah memberikan ijin pembangunan perumahan kepada PT Graha Prima,” ujar Maitimu.
Lebih lanjut Maitimu mengatakan, PT Graha Prima telah mengklaim mempunyai surat asli dari tanah seluas 6.000 Hektare tersebut. “Tanah itu milik veteran, bagaimana mungkin ada surat aslinya. Surat aslinya itu di pegang di markas veteran di Jalan Raden Inten 2 Nomer dua,” tandasnya.
Sementara itu 10 orang perwakilan pendemo PPM telah diterima oleh Walikota Depok Nurmahmudi Ismail. Massa menginginkan tanah selauas 6.000 Ha tersebut agar dikembalikan kepada para pejuang veteran.
n Puteri I M | Areinta
Bongkar Bansosgate
Dukungan Ormas dan Tokoh Agama Mengalir
Margonda | Jurnal Depok
Persidangan kasus dugaan korupsi Bansosgate di tubuh Pemerintahan Kota Depok yang kini ditangani Pengadilan Negeri Depok, mendapat pengawalan ketat dari sejumlah elemen masyarakat Depok.
Dukungan deras juga mengalir terhadap Koordinator LSM Gemmad, Kasno yang mengawal kasus korupsi spektakuler di Kota Depok itu, antara lain dari ormas perguruan silat Pengsimatoga Kota Depok pimpinan Yadi S Haerudin dan tokoh masyarakat sekaligus tokoh agama, KH Damanhuri. Mereka menghendaki adanya transparansi penegakan supremasi hukum dalam kasus tersebut.
“Suara aktivis LSM, seperti Kasno, Cahyo dan lainnya adalah representasi suara masyarakat Kota Depok. Jadi, siapapun yang menjegal mereka, berarti berhadapan dengan warga Depok. Kami menilai, kubu Nur Mahmudi sudah arogan menyikapi persoalan ini. Dia tidak tahu, jika warga Depok sangat menginginkan dibongkarnya kasus korupsi, semacam Bansosgate itu,” tegas Ketua Umum Organisasi Pencak Silat Pengsimatoga Kota Depok, Yadi S Haerudin kepada Jurnal Depok, Sabtu (28/8).
Sikap arogan itu, lanjut Yadi, hanya akan menyebabkan ‘perang saudara’ di Kota Depok. Untuk itu, pihaknya minta aparat penegak hukum mencermati gerakan penghasutan untuk membungkam suara para aktivis itu, secara bijak.
“Jangan bawa-bawa premanlah. Bicaralah yang santun, yang baik-baik. Toh, tidak ada yang nggak bisa diatur. Kami juga tidak akan tinggal diam, jika ada penekanan terhadap para aktivis itu. Yang mereka tuntut kan cuma transparansi penanganan kasus korupsi. Jika mereka salah, buktikan,” tandas Yadi.
Sementara itu, KH Damanhuri, tokoh masyarakat yang juga mantan Anggota DPRD Kota Depok 2004-2009 menilai, apa yang dilakukan Nur Mahmudi dan konco-konconya itu adalah upaya untuk mengalihkan isu penanganan Bansosgate.
“Itu cara mereka ngeles aja. Kalau benar begitu, mereka (Nur Mahmudi dan konconya, red.) berarti benar-benar arogan. Ingat, Nur Mahmudi itu bukan hanya walikota PKS, tapi walikota warga Depok. Akomodir dong semua aspirasi, jangan main hambat begitu,” tegas kiai kharismatis itu.
Sepengetahuan KH Damanhuri, pengucuran dana Bansos ke masyarakat itu tidak transparan, sehingga wajar saja warga mempertanyakannya. “Bansos sejak awal tidak transparan. Yang tahu, ada bantuan itu juga hanya segelintir orang yang masih ada ikatan emosionalnya dengan penguasa. Kami ingin Bansosgate ini dituntaskan,” ungkap Damanhuri.
Ia juga minta warga Depok tidak terhasut dengan pengalihan isu yang kini gencar dilakukan sekelompok orang yang berada di belakang Nur Mahmudi. “Bansosgate harus tuntas, jangan terpengaruh dengan hal sepele seperti itu. Kami mendukung penuh langkah Kasno dan kawan-kawan,” ungkapnya.
n Billy Adhiyaksa
Margonda | Jurnal Depok
Persidangan kasus dugaan korupsi Bansosgate di tubuh Pemerintahan Kota Depok yang kini ditangani Pengadilan Negeri Depok, mendapat pengawalan ketat dari sejumlah elemen masyarakat Depok.
Dukungan deras juga mengalir terhadap Koordinator LSM Gemmad, Kasno yang mengawal kasus korupsi spektakuler di Kota Depok itu, antara lain dari ormas perguruan silat Pengsimatoga Kota Depok pimpinan Yadi S Haerudin dan tokoh masyarakat sekaligus tokoh agama, KH Damanhuri. Mereka menghendaki adanya transparansi penegakan supremasi hukum dalam kasus tersebut.
“Suara aktivis LSM, seperti Kasno, Cahyo dan lainnya adalah representasi suara masyarakat Kota Depok. Jadi, siapapun yang menjegal mereka, berarti berhadapan dengan warga Depok. Kami menilai, kubu Nur Mahmudi sudah arogan menyikapi persoalan ini. Dia tidak tahu, jika warga Depok sangat menginginkan dibongkarnya kasus korupsi, semacam Bansosgate itu,” tegas Ketua Umum Organisasi Pencak Silat Pengsimatoga Kota Depok, Yadi S Haerudin kepada Jurnal Depok, Sabtu (28/8).
Sikap arogan itu, lanjut Yadi, hanya akan menyebabkan ‘perang saudara’ di Kota Depok. Untuk itu, pihaknya minta aparat penegak hukum mencermati gerakan penghasutan untuk membungkam suara para aktivis itu, secara bijak.
“Jangan bawa-bawa premanlah. Bicaralah yang santun, yang baik-baik. Toh, tidak ada yang nggak bisa diatur. Kami juga tidak akan tinggal diam, jika ada penekanan terhadap para aktivis itu. Yang mereka tuntut kan cuma transparansi penanganan kasus korupsi. Jika mereka salah, buktikan,” tandas Yadi.
Sementara itu, KH Damanhuri, tokoh masyarakat yang juga mantan Anggota DPRD Kota Depok 2004-2009 menilai, apa yang dilakukan Nur Mahmudi dan konco-konconya itu adalah upaya untuk mengalihkan isu penanganan Bansosgate.
“Itu cara mereka ngeles aja. Kalau benar begitu, mereka (Nur Mahmudi dan konconya, red.) berarti benar-benar arogan. Ingat, Nur Mahmudi itu bukan hanya walikota PKS, tapi walikota warga Depok. Akomodir dong semua aspirasi, jangan main hambat begitu,” tegas kiai kharismatis itu.
Sepengetahuan KH Damanhuri, pengucuran dana Bansos ke masyarakat itu tidak transparan, sehingga wajar saja warga mempertanyakannya. “Bansos sejak awal tidak transparan. Yang tahu, ada bantuan itu juga hanya segelintir orang yang masih ada ikatan emosionalnya dengan penguasa. Kami ingin Bansosgate ini dituntaskan,” ungkap Damanhuri.
Ia juga minta warga Depok tidak terhasut dengan pengalihan isu yang kini gencar dilakukan sekelompok orang yang berada di belakang Nur Mahmudi. “Bansosgate harus tuntas, jangan terpengaruh dengan hal sepele seperti itu. Kami mendukung penuh langkah Kasno dan kawan-kawan,” ungkapnya.
n Billy Adhiyaksa
Koalisi ’Kerayapan’ Cari Kekuasaan
3 Calon Muncul karena Kecewa Kepemimpinan Nur
Margonda | Jurnal Depok
Kemunculan calon walikota Depok, selain Nur Mahmudi Isma’il, yang menyalonkan diri kembali di Pilwalkot Depok 2010, dinilai Ikhsan Darmawan, pengamat politik dari Puskapol Universitas Indonesia, sebagai akibat dari kekecewaan terhadap kepemimpinan mantan Menteri Kehutanan itu dalam memimpin Kota Depok.
Selain itu, kemunculan ormas dan LSM yang mendukung Nur Mahmudi Isma’il yang instan dan tidak memiliki konstituen kuat di tingkat grassroot, dinilai Ikhsan, seperti rayap yang ingin menggapai kekuasaan dengan menempel pada penguasa saat ini.
Menurut Ikhsan, kekecewaan terhadap lelaki asal Kediri itu sudah mengakar dan meluas ke berbagai lapisan masyarakat, dari tingkat elite hingga massa akar padi. ”Seperti kemunculan Pak Yuyun Wirasaputra yang menyalonkan diri menjadi calon walikota bersama Pak Pradi, itu terjadi karena selama menjabat, aspirasi dan gagasan Pak Yuyun kurang ditampung oleh Nur Mahmudi. Misalnya, Nur Mahmudi terlalu mengedepankan kelompoknya sendiri, sehingga akhirnya kekuatan politik Pak Yuyun tidak diikutkan dalam barisan Nur Mahmudi,” tutur Ikhsan kepada Jurnal Depok, Minggu (29/8).
Selain kekecewaan yang dialami Yuyun, kemunculan Gagah Sunu Sumantri sebagai calon walikota, menurut Ikhsan, berdampak dimutasinya Gagah ke Dinas Pemadam Kebakaran Kota Depok yang dipersepsikan sebagai tempat buangan orang-orang yang tidak disukai oleh Nur Mahmudi.
”Saya melihat kemunculan Gagah Sunu Sumantri adalah karena keinginan dia untuk maju menjadi walikota Depok. Tapi, karena terbaca oleh Nur Mahmudi, akhirnya dia dimutasi dari posisi yang strategis ke posisi yang tidak strategis, seperti sekretaris Dinas Pemadam Kebakaran yang selama ini dikenal sebagai tempat orang-orang buangan yang tidak disukai oleh Nur Mahmudi,” jelasnya.
Sedangkan kemunculan kembali Badrul Kamal disebabkan oleh derasnya dorongan dari partai politik yang menginginkannya untuk kembali menjadi walikota Depok. ”Saya tidak melihat ada kekecewaan Badrul Kamal, setelah Pilkada Depok 2005. Justeru, saya melihat kemunculan Badrul Kamal, karena BK lebih bisa diterima oleh partai politik. Saya terkejut juga, ternyata BK mampu mengumpulkan hampir semua parpol, meskipun ada sedikit yang bocor. Itu membuktikan bahwa BK lebih bisa diterima oleh parpol di Depok,” tukasnya.
Dalam kesempatan itu, Ikhsan melihat ada keanehan politik di Depok, terutama pada barisan pendukung Nur Mahmudi. Menurut dia, kemunculan ormas sebagai pendukung Nur Mahmudi lebih pada keinginan ormas dan LSM untuk mendekati kekuasaan. ”Mereka itu ibarat rayap yang sedang ingin meraih kekuasaan yang diharapkannya. Misalnya, Yusuf Trilis yang sebelumnya bersuara kritis terhadap Nur Mahmudi tiba-tiba ia justeru pasang badan mendukung Nur Mahmudi,” lanjutnya.
Koalisi Kerakyatan yang saat ini dipimpin orang yang tak jelas asal-usul dan kiprah politiknya di Depok itu, ungkap Ikhsan, lebih tepat disebut Koalisi Kerayapan. ”Karena kemunculan mereka yang instan, dan belum tentu punya massa, saya kira tepat diberikan nama tersebut pada koalisi ini,” tandasnya.
Ikhsan menambahkan, selama ini massa PKS selalu mengandalkan militansi kadernya dalam bergerilya politik. ”Tapi kenapa saat ini PKS justeru menggandeng masyarakat sipil yang seharusnya bersuara kritis terhadap pemerintahan. Ini fenomena yang aneh di tubuh PKS Depok,” pungkasnya.
n Herry Setiawan
Margonda | Jurnal Depok
Kemunculan calon walikota Depok, selain Nur Mahmudi Isma’il, yang menyalonkan diri kembali di Pilwalkot Depok 2010, dinilai Ikhsan Darmawan, pengamat politik dari Puskapol Universitas Indonesia, sebagai akibat dari kekecewaan terhadap kepemimpinan mantan Menteri Kehutanan itu dalam memimpin Kota Depok.
Selain itu, kemunculan ormas dan LSM yang mendukung Nur Mahmudi Isma’il yang instan dan tidak memiliki konstituen kuat di tingkat grassroot, dinilai Ikhsan, seperti rayap yang ingin menggapai kekuasaan dengan menempel pada penguasa saat ini.
Menurut Ikhsan, kekecewaan terhadap lelaki asal Kediri itu sudah mengakar dan meluas ke berbagai lapisan masyarakat, dari tingkat elite hingga massa akar padi. ”Seperti kemunculan Pak Yuyun Wirasaputra yang menyalonkan diri menjadi calon walikota bersama Pak Pradi, itu terjadi karena selama menjabat, aspirasi dan gagasan Pak Yuyun kurang ditampung oleh Nur Mahmudi. Misalnya, Nur Mahmudi terlalu mengedepankan kelompoknya sendiri, sehingga akhirnya kekuatan politik Pak Yuyun tidak diikutkan dalam barisan Nur Mahmudi,” tutur Ikhsan kepada Jurnal Depok, Minggu (29/8).
Selain kekecewaan yang dialami Yuyun, kemunculan Gagah Sunu Sumantri sebagai calon walikota, menurut Ikhsan, berdampak dimutasinya Gagah ke Dinas Pemadam Kebakaran Kota Depok yang dipersepsikan sebagai tempat buangan orang-orang yang tidak disukai oleh Nur Mahmudi.
”Saya melihat kemunculan Gagah Sunu Sumantri adalah karena keinginan dia untuk maju menjadi walikota Depok. Tapi, karena terbaca oleh Nur Mahmudi, akhirnya dia dimutasi dari posisi yang strategis ke posisi yang tidak strategis, seperti sekretaris Dinas Pemadam Kebakaran yang selama ini dikenal sebagai tempat orang-orang buangan yang tidak disukai oleh Nur Mahmudi,” jelasnya.
Sedangkan kemunculan kembali Badrul Kamal disebabkan oleh derasnya dorongan dari partai politik yang menginginkannya untuk kembali menjadi walikota Depok. ”Saya tidak melihat ada kekecewaan Badrul Kamal, setelah Pilkada Depok 2005. Justeru, saya melihat kemunculan Badrul Kamal, karena BK lebih bisa diterima oleh partai politik. Saya terkejut juga, ternyata BK mampu mengumpulkan hampir semua parpol, meskipun ada sedikit yang bocor. Itu membuktikan bahwa BK lebih bisa diterima oleh parpol di Depok,” tukasnya.
Dalam kesempatan itu, Ikhsan melihat ada keanehan politik di Depok, terutama pada barisan pendukung Nur Mahmudi. Menurut dia, kemunculan ormas sebagai pendukung Nur Mahmudi lebih pada keinginan ormas dan LSM untuk mendekati kekuasaan. ”Mereka itu ibarat rayap yang sedang ingin meraih kekuasaan yang diharapkannya. Misalnya, Yusuf Trilis yang sebelumnya bersuara kritis terhadap Nur Mahmudi tiba-tiba ia justeru pasang badan mendukung Nur Mahmudi,” lanjutnya.
Koalisi Kerakyatan yang saat ini dipimpin orang yang tak jelas asal-usul dan kiprah politiknya di Depok itu, ungkap Ikhsan, lebih tepat disebut Koalisi Kerayapan. ”Karena kemunculan mereka yang instan, dan belum tentu punya massa, saya kira tepat diberikan nama tersebut pada koalisi ini,” tandasnya.
Ikhsan menambahkan, selama ini massa PKS selalu mengandalkan militansi kadernya dalam bergerilya politik. ”Tapi kenapa saat ini PKS justeru menggandeng masyarakat sipil yang seharusnya bersuara kritis terhadap pemerintahan. Ini fenomena yang aneh di tubuh PKS Depok,” pungkasnya.
n Herry Setiawan
Langganan:
Postingan (Atom)