Ribuan Massa PDIP Padati Samina, Perkuat Pondasi Dukungan
Konsolidasi kian gencar dilakukan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kota Depok menjelang Pilwalkot, 16 Oktober 2010 sebagai landasan untuk memenangkan pasangan Badrul Kamal-A Supriyanto (BK-Pri). Terbukti, ribuan massa PDIP dari 11 kecamatan tampak memadati Aula Samina, Jumat (3/9) malam.
“Ini adalah bukti bahwa PDIP di Kota Depok semakin solid di bawah kepemimpinan Bung Hendrik sebagai Ketua DPC PDIP. Depok juga merupakan daerah pemilihan (dapil) Bung Sukur Nababan di DPR hingga mampu bersinergi dengan baik dalam memacu semangat kader untuk tetap bersemangat memenangkan pasangan BK-Pri,” ungkap Ketua DPP PDIP Maruar Sirait kepada Jurnal Depok, seusai acara silaturahim antar kader dan simpatisan PDIP, Jumat (3/9).
Menurut Ara, sapaan akrabnya, DPP sudah memelajari Kota Depok. Kota ini, lanjutnya, merupakan penyangga ibukota, dan PDIP memiliki kepentingan untuk bisa merebut Depok agar dipegang oleh partai berlambang banteng gemuk moncong putih ini.
“Di Depok ini kan ada UI, kota metropolis yang sudah seharusnya dipimpin kembali oleh Pak Badrul. Saya yakin dengan figur Pak Badrul yang memiliki kharisma di Kota Depok dapat memenangkan pertarungan secara sehat dan mengalahkan lawan-lawannya. Bila perlu nanti, saya akan menjadi juru kampanyenya,” ungkap Ara.
Sementara itu, Ketua DPC Hendrik Tanke Allo mengatakan optimismenya bahwa PDIP sebagai partai pengusung pasangan BK-Pri akan merebut simpati masyarakat. “Kami akan mengerahkan sekuat tenaga, sehingga pasangan ini layak untuk memimpin Kota Depok lima tahun mendatang. Tentunya, dengan mendulang suara sebanyak-banyaknya. Karena, suara riil PDIP sendiri mencapai 57.000,” ujar Hendrik kepada Jurnal Depok, kemarin.
Hendrik menuturkan, ada kurang lebih 2.500 kader dan simpatisan yang hadir dalam acara silaturahim yang berlangsung di Aula Samina, Sukmajaya. Dan ini, lanjut dia, membuktikan bahwa PDIP tetap solid untuk memenangkan BK-Pri. Adapun yang hadir, ialah seluruh pengurus anak ranting, PAC dan DPC serta para simpatisan dari 11 kecamatan di Kota Depok.
“Kami cukup bangga, karena ini adalah awal untuk mempersatukan kader dan simpatisan dalam memenangkan pertarungan pada 16 Oktober mendatang,” tandas Hendrik
Calon Walikota Depok Badrul Kamal yang didampingi calon wakil walikotanya, A Supriyanto mengatakan, PDIP sebagai salah satu parpol pengusung, telah menunjukkan kesolidannya. Hal tersebut membuat dirinya optimistis PDIP mampu mendulang suara seoptimal mungkin dalam memenangkan Pilwalkot 2010.
“Saya yakin ini adalah awal yang baik untuk terus menyolidkan PDIP. Saya bangga ternyata yang hadir malam ini mencapai 2.500 orang kader dan simpatisan dari target yang hanya 1.500. Ini membuktikan bahwa PDIP sebagai partai besar sekaligus partai pengusung bersama Partai Demokrat, Partai Golkar, PPP, PKB dan PDS akan terpacu untuk lebih bersemangat dalam memenangkan pertarungan di Pilkada secara bersama-sama. Kan kebersamaan itu indah,” tutur BK.
Calon Walikota Depok
Sabtu, 04 September 2010
Rajawali Awali Misi
Ratusan warga Depok yang tergabung dalam Tim Rajawali yang menjadi salah satu tim khusus pendobrak suara Partai Demokrat yang membela pasangan calon walikota Badrul Kamal dan calon walikota A Supriyanto, mengawali misinya dengan mengikuti pesantren kilat (sanlat) di kaki Gunung Pangrango, Jawa Barat.
Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat, Rintis Yanto turun langsung mengomandoi rombongan yang diberangkatkan dari markas besar partai berlambang bintang mercy ini di bilangan Sukmajaya, Jumat (3/9).
“Warga Depok yang mengikuti kegiatan ini adalah relawan yang kelak menjadi tim pendobrak suara untuk pasangan BK-Pri. Kami ingin mereka dikuatkan hatinya untuk tetap membela BK-Pri, makanya kami semua bersama jajaran Partai Demokrat ikut sanlat,” ujar Rintis, sebelum berangkat menggunakan sejumlah kendaraan bersama rombongan, kepada Jurnal Depok, kemarin.
Kegiatan yang akan berlangsung selama tiga hari itu, lanjut Rintis, juga sebagai media pembekalan keimanan dan ketaqwaan para relawan dalam menyampaikan sosialisasi politik secara santun.
“Kami sadar bahwa untuk melakukan sesuatu hal positip memerlukan keteguhan hati para pelaksananya. Kami berharap, kegiatan ini dapat memantapkan relawan untuk tidak pindah ke lain hati,” ungkap Rintis.
Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat, Rintis Yanto turun langsung mengomandoi rombongan yang diberangkatkan dari markas besar partai berlambang bintang mercy ini di bilangan Sukmajaya, Jumat (3/9).
“Warga Depok yang mengikuti kegiatan ini adalah relawan yang kelak menjadi tim pendobrak suara untuk pasangan BK-Pri. Kami ingin mereka dikuatkan hatinya untuk tetap membela BK-Pri, makanya kami semua bersama jajaran Partai Demokrat ikut sanlat,” ujar Rintis, sebelum berangkat menggunakan sejumlah kendaraan bersama rombongan, kepada Jurnal Depok, kemarin.
Kegiatan yang akan berlangsung selama tiga hari itu, lanjut Rintis, juga sebagai media pembekalan keimanan dan ketaqwaan para relawan dalam menyampaikan sosialisasi politik secara santun.
“Kami sadar bahwa untuk melakukan sesuatu hal positip memerlukan keteguhan hati para pelaksananya. Kami berharap, kegiatan ini dapat memantapkan relawan untuk tidak pindah ke lain hati,” ungkap Rintis.
BK-Pri Metalkan Depok
Ribuan Massa PDIP Padati Samina, Perkuat Pondasi Dukungan
Konsolidasi kian gencar dilakukan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kota Depok menjelang Pilwalkot, 16 Oktober 2010 sebagai landasan untuk memenangkan pasangan Badrul Kamal-A Supriyanto (BK-Pri). Terbukti, ribuan massa PDIP dari 11 kecamatan tampak memadati Aula Samina, Jumat (3/9) malam.
“Ini adalah bukti bahwa PDIP di Kota Depok semakin solid di bawah kepemimpinan Bung Hendrik sebagai Ketua DPC PDIP. Depok juga merupakan daerah pemilihan (dapil) Bung Sukur Nababan di DPR hingga mampu bersinergi dengan baik dalam memacu semangat kader untuk tetap bersemangat memenangkan pasangan BK-Pri,” ungkap Ketua DPP PDIP Maruar Sirait kepada Jurnal Depok, seusai acara silaturahim antar kader dan simpatisan PDIP, Jumat (3/9).
Menurut Ara, sapaan akrabnya, DPP sudah memelajari Kota Depok. Kota
“Di Depok ini kan ada UI, kota
Sementara itu, Ketua DPC Hendrik Tanke Allo mengatakan optimismenya bahwa PDIP sebagai partai pengusung pasangan BK-Pri akan merebut simpati masyarakat. “Kami akan mengerahkan sekuat tenaga, sehingga pasangan ini layak untuk memimpin Kota Depok lima tahun mendatang. Tentunya, dengan mendulang suara sebanyak-banyaknya. Karena, suara riil PDIP sendiri mencapai 57.000,” ujar Hendrik kepada Jurnal Depok, kemarin.
Hendrik menuturkan, ada kurang lebih 2.500 kader dan simpatisan yang hadir dalam acara silaturahim yang berlangsung di Aula Samina, Sukmajaya. Dan ini, lanjut dia, membuktikan bahwa PDIP tetap solid untuk memenangkan BK-Pri. Adapun yang hadir, ialah seluruh pengurus anak ranting, PAC dan DPC serta para simpatisan dari 11 kecamatan di Kota Depok.
“Kami cukup bangga, karena ini adalah awal untuk mempersatukan kader dan simpatisan dalam memenangkan pertarungan pada 16 Oktober mendatang,” tandas Hendrik
Selasa, 31 Agustus 2010
Nur Mahmudi Bermain Licik
Tim Sukses Calon Walikota, Nur Mahmudi Ismai’l disinyalir telah melakukan kampanye terselubung alias licik dengan acara pasar murah. Kegiatan tersebut di selenggarakan PKK Kota Depok yang di gelar di kantor Kesbangpol linmas, Jalan Pemuda RW 16, Pancoran Mas. Aktivitas itu dengan memberikan sembako serta penjualan baju layak pakai. Hanya saja, plastik pembungkus sembako terdapat foto bergambar Nur Mahmudi Ismail dan Istri.
Menurut Kepala Kesbangpol Linmas, Kota Depok, Miral Hayadi, kegiatan ini bersifat sosial, di bulan puasa. Karena acara itu bertempatan di kantor Kesbanglinmas, lanjut dia, pastinya untuk memperlancar kegiatan tersebut, dirinya akan mendukungnya. “Kami pasti mendukung, karena dilakukan dan kebetulan di tempat kami, masa nggak di dukung sih,” ujar Miral kepada Jurnal Depok, Senin (31/8).
Miral menegaskan, tempat menyelenggarakan acara sebelumnya, tidak memadai, lantas dipindahkan ke kantor Kesbangpollinmas. “Karena nggak muat, jadi di kantor kesbangpol,” tandasnya.
Dalam pasar murah tersebut, menurut dia, masyarakat yang berniat membeli baju bekas layak pakai, seharga Rp 1.000 per-piece atau Rp 5.000 per- piece dan diharuskan mengambil kupon. Selanjutnya, kupon itu, lanjut dia, ditukarkan dengan sembako yang berisi minyak goreng, beras, mie instan, dan gula pasir.
Terkait dengan plastik pembungkus sembako yang terdapat foto Nur, dia mengaku, bahwa plastik pembungkus tersebut hanya kebetulan, karena tidak ada pembungkus lainnya. “Kebetulan plastiknya itu. Tidak ada yang lain. Kalau mau jelas ya coba tanya ke panitia, dalam hal pihak PKK,” paparnya.
Ketua Tim Penggerak (TP), PKK Kota Depok, Nur Azizah Tamhid mengatakan, kegiatan pasar murah, pembelian sembako ini, merupakan agenda rutin setiap tahun. Biasanya, pihaknya setiap Ramadhan menyelenggarakannya. Saat ini, kata Nur, terdapat dua tempat yaitu, Jalan Pemuda dan Cipayung.
“Acara ini memang agenda rutin PKK dan setiap tahun di lakukan setiap bulan puasa,” tutur isteri walikota ini.
Ketua Divisi Penanganan dan Tindak Lanjut Pelanggaran Panwaslu Kota Depok, Sutarno menuturkan, pihaknya akan terus membidik calon walikota dan wakil walikota, yang terbukti melakukan pelanggaran, karena sudah jelas aturan dan sanksinya.
“Masa, dengan alasan hanya kebetulan, pakai plastik dan foto Nur Mahmudi, hanya gara-gara tidak ada plastik lain. Itu kan nggak logis, ditambah lagi dengan tempat yang tidak mencukupi, kenapa harus pake kantor kesbanglinmas,” ujarnya.
Tarno menambahkan, bila terbukti Miral membantu usaha tersebut bisa terjerat sanksi, berdasarkan pasal 48 per KPU NO 69 tahun 2009, pejabat negara dilarang membuat keputusan yang menguntungkan atau merugikan calon. Peraturan lain, lanjut dia, larangan dalam menggunakan fasilitas negara dan mengenai disiplin PNS.
n Andi Sopiandi
Menurut Kepala Kesbangpol Linmas, Kota Depok, Miral Hayadi, kegiatan ini bersifat sosial, di bulan puasa. Karena acara itu bertempatan di kantor Kesbanglinmas, lanjut dia, pastinya untuk memperlancar kegiatan tersebut, dirinya akan mendukungnya. “Kami pasti mendukung, karena dilakukan dan kebetulan di tempat kami, masa nggak di dukung sih,” ujar Miral kepada Jurnal Depok, Senin (31/8).
Miral menegaskan, tempat menyelenggarakan acara sebelumnya, tidak memadai, lantas dipindahkan ke kantor Kesbangpollinmas. “Karena nggak muat, jadi di kantor kesbangpol,” tandasnya.
Dalam pasar murah tersebut, menurut dia, masyarakat yang berniat membeli baju bekas layak pakai, seharga Rp 1.000 per-piece atau Rp 5.000 per- piece dan diharuskan mengambil kupon. Selanjutnya, kupon itu, lanjut dia, ditukarkan dengan sembako yang berisi minyak goreng, beras, mie instan, dan gula pasir.
Terkait dengan plastik pembungkus sembako yang terdapat foto Nur, dia mengaku, bahwa plastik pembungkus tersebut hanya kebetulan, karena tidak ada pembungkus lainnya. “Kebetulan plastiknya itu. Tidak ada yang lain. Kalau mau jelas ya coba tanya ke panitia, dalam hal pihak PKK,” paparnya.
Ketua Tim Penggerak (TP), PKK Kota Depok, Nur Azizah Tamhid mengatakan, kegiatan pasar murah, pembelian sembako ini, merupakan agenda rutin setiap tahun. Biasanya, pihaknya setiap Ramadhan menyelenggarakannya. Saat ini, kata Nur, terdapat dua tempat yaitu, Jalan Pemuda dan Cipayung.
“Acara ini memang agenda rutin PKK dan setiap tahun di lakukan setiap bulan puasa,” tutur isteri walikota ini.
Ketua Divisi Penanganan dan Tindak Lanjut Pelanggaran Panwaslu Kota Depok, Sutarno menuturkan, pihaknya akan terus membidik calon walikota dan wakil walikota, yang terbukti melakukan pelanggaran, karena sudah jelas aturan dan sanksinya.
“Masa, dengan alasan hanya kebetulan, pakai plastik dan foto Nur Mahmudi, hanya gara-gara tidak ada plastik lain. Itu kan nggak logis, ditambah lagi dengan tempat yang tidak mencukupi, kenapa harus pake kantor kesbanglinmas,” ujarnya.
Tarno menambahkan, bila terbukti Miral membantu usaha tersebut bisa terjerat sanksi, berdasarkan pasal 48 per KPU NO 69 tahun 2009, pejabat negara dilarang membuat keputusan yang menguntungkan atau merugikan calon. Peraturan lain, lanjut dia, larangan dalam menggunakan fasilitas negara dan mengenai disiplin PNS.
n Andi Sopiandi
Nur Mahmudi Dikecam Pendemo
Ratusan Veteran Tuding Walikota Serobot Lahan
Margonda | Jurnal Depok
Ratusan anggota Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) nyaris bentrok dengan petugas Satpol PP di Balaikota Depok, Selasa (31/8). Massa yang terdiri dari pejuang veteran itu datang untuk menuntut Walikota Depok Nur Mahmudi Ismail, bertanggungjawab atas penyerobotan tanah seluas 6.000 Hektare (Ha) milik pejuang veteran, yang berada di Tapos.
Selain itu sempat beradu mulut dan bersitegang dengan anggota Satpol PP Kota Depok saat akan memasuki Kantor Walikota. Ratusan Legiun Veteran Republik Indonesia dihadang petugas Satpol PP Kota Depok pada saat turun dari bus di halaman Balaikota Depok. Aparat Satpol PP beranggapan bahwa kedatangan LVRI ini tidak memiliki izin unjuk rasa.
Setelah melakukan negosiasi yang panjang, akhirnya beberapa orang pengunjuk rasa diperbolehkan menemui sang penguasa Kota Depok di ruangan kerjanya. Saat hendak memasuki ruangan walikota, keadaan kembali memanas lantaran Satpol PP mencoba membatasi orang yang akan masuk ke ruangan tersebut.
Setelah berhasil menemui walikota, puluhan LVRI Kota Depok dan Jakarta itu langsung menghujani orang nomor satu itu dengan sejumlah pertanyaan seputar status kepemilikan tanah yang berada di wilayah Tapos. “Tujuan tanah ini untuk kedepannya agar para veteran dapat “melangkah” dan sudah sejak tahun 1959 dihibahkan dari Soekarno kepada Veteran,” Jelas Dance Maitimu, Kompim Markas Veteran kepada Jurnal Depok, Selasa (31/8).
Rencananya jika tanah hibah Pemerintah pada era Soekarno itu diberikan Pemerintah Kota Depok kepada Legian Veteran Republik Indonesia akan dibuat perumahan dan tanah makam untuk anggota LVRI.
Saat ini tanah tersebut dikelola oleh pengembang swasta, namun pada kenyataannya sebagian tanah tersebut malah ditelantarkan oleh pihak perusahaan. “Walikota Depok telah memberikan ijin pembangunan perumahan kepada PT Graha Prima,” ujar Maitimu.
Lebih lanjut Maitimu mengatakan, PT Graha Prima telah mengklaim mempunyai surat asli dari tanah seluas 6.000 Hektare tersebut. “Tanah itu milik veteran, bagaimana mungkin ada surat aslinya. Surat aslinya itu di pegang di markas veteran di Jalan Raden Inten 2 Nomer dua,” tandasnya.
Sementara itu 10 orang perwakilan pendemo PPM telah diterima oleh Walikota Depok Nurmahmudi Ismail. Massa menginginkan tanah selauas 6.000 Ha tersebut agar dikembalikan kepada para pejuang veteran.
n Puteri I M | Areinta
Margonda | Jurnal Depok
Ratusan anggota Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) nyaris bentrok dengan petugas Satpol PP di Balaikota Depok, Selasa (31/8). Massa yang terdiri dari pejuang veteran itu datang untuk menuntut Walikota Depok Nur Mahmudi Ismail, bertanggungjawab atas penyerobotan tanah seluas 6.000 Hektare (Ha) milik pejuang veteran, yang berada di Tapos.
Selain itu sempat beradu mulut dan bersitegang dengan anggota Satpol PP Kota Depok saat akan memasuki Kantor Walikota. Ratusan Legiun Veteran Republik Indonesia dihadang petugas Satpol PP Kota Depok pada saat turun dari bus di halaman Balaikota Depok. Aparat Satpol PP beranggapan bahwa kedatangan LVRI ini tidak memiliki izin unjuk rasa.
Setelah melakukan negosiasi yang panjang, akhirnya beberapa orang pengunjuk rasa diperbolehkan menemui sang penguasa Kota Depok di ruangan kerjanya. Saat hendak memasuki ruangan walikota, keadaan kembali memanas lantaran Satpol PP mencoba membatasi orang yang akan masuk ke ruangan tersebut.
Setelah berhasil menemui walikota, puluhan LVRI Kota Depok dan Jakarta itu langsung menghujani orang nomor satu itu dengan sejumlah pertanyaan seputar status kepemilikan tanah yang berada di wilayah Tapos. “Tujuan tanah ini untuk kedepannya agar para veteran dapat “melangkah” dan sudah sejak tahun 1959 dihibahkan dari Soekarno kepada Veteran,” Jelas Dance Maitimu, Kompim Markas Veteran kepada Jurnal Depok, Selasa (31/8).
Rencananya jika tanah hibah Pemerintah pada era Soekarno itu diberikan Pemerintah Kota Depok kepada Legian Veteran Republik Indonesia akan dibuat perumahan dan tanah makam untuk anggota LVRI.
Saat ini tanah tersebut dikelola oleh pengembang swasta, namun pada kenyataannya sebagian tanah tersebut malah ditelantarkan oleh pihak perusahaan. “Walikota Depok telah memberikan ijin pembangunan perumahan kepada PT Graha Prima,” ujar Maitimu.
Lebih lanjut Maitimu mengatakan, PT Graha Prima telah mengklaim mempunyai surat asli dari tanah seluas 6.000 Hektare tersebut. “Tanah itu milik veteran, bagaimana mungkin ada surat aslinya. Surat aslinya itu di pegang di markas veteran di Jalan Raden Inten 2 Nomer dua,” tandasnya.
Sementara itu 10 orang perwakilan pendemo PPM telah diterima oleh Walikota Depok Nurmahmudi Ismail. Massa menginginkan tanah selauas 6.000 Ha tersebut agar dikembalikan kepada para pejuang veteran.
n Puteri I M | Areinta
Bongkar Bansosgate
Dukungan Ormas dan Tokoh Agama Mengalir
Margonda | Jurnal Depok
Persidangan kasus dugaan korupsi Bansosgate di tubuh Pemerintahan Kota Depok yang kini ditangani Pengadilan Negeri Depok, mendapat pengawalan ketat dari sejumlah elemen masyarakat Depok.
Dukungan deras juga mengalir terhadap Koordinator LSM Gemmad, Kasno yang mengawal kasus korupsi spektakuler di Kota Depok itu, antara lain dari ormas perguruan silat Pengsimatoga Kota Depok pimpinan Yadi S Haerudin dan tokoh masyarakat sekaligus tokoh agama, KH Damanhuri. Mereka menghendaki adanya transparansi penegakan supremasi hukum dalam kasus tersebut.
“Suara aktivis LSM, seperti Kasno, Cahyo dan lainnya adalah representasi suara masyarakat Kota Depok. Jadi, siapapun yang menjegal mereka, berarti berhadapan dengan warga Depok. Kami menilai, kubu Nur Mahmudi sudah arogan menyikapi persoalan ini. Dia tidak tahu, jika warga Depok sangat menginginkan dibongkarnya kasus korupsi, semacam Bansosgate itu,” tegas Ketua Umum Organisasi Pencak Silat Pengsimatoga Kota Depok, Yadi S Haerudin kepada Jurnal Depok, Sabtu (28/8).
Sikap arogan itu, lanjut Yadi, hanya akan menyebabkan ‘perang saudara’ di Kota Depok. Untuk itu, pihaknya minta aparat penegak hukum mencermati gerakan penghasutan untuk membungkam suara para aktivis itu, secara bijak.
“Jangan bawa-bawa premanlah. Bicaralah yang santun, yang baik-baik. Toh, tidak ada yang nggak bisa diatur. Kami juga tidak akan tinggal diam, jika ada penekanan terhadap para aktivis itu. Yang mereka tuntut kan cuma transparansi penanganan kasus korupsi. Jika mereka salah, buktikan,” tandas Yadi.
Sementara itu, KH Damanhuri, tokoh masyarakat yang juga mantan Anggota DPRD Kota Depok 2004-2009 menilai, apa yang dilakukan Nur Mahmudi dan konco-konconya itu adalah upaya untuk mengalihkan isu penanganan Bansosgate.
“Itu cara mereka ngeles aja. Kalau benar begitu, mereka (Nur Mahmudi dan konconya, red.) berarti benar-benar arogan. Ingat, Nur Mahmudi itu bukan hanya walikota PKS, tapi walikota warga Depok. Akomodir dong semua aspirasi, jangan main hambat begitu,” tegas kiai kharismatis itu.
Sepengetahuan KH Damanhuri, pengucuran dana Bansos ke masyarakat itu tidak transparan, sehingga wajar saja warga mempertanyakannya. “Bansos sejak awal tidak transparan. Yang tahu, ada bantuan itu juga hanya segelintir orang yang masih ada ikatan emosionalnya dengan penguasa. Kami ingin Bansosgate ini dituntaskan,” ungkap Damanhuri.
Ia juga minta warga Depok tidak terhasut dengan pengalihan isu yang kini gencar dilakukan sekelompok orang yang berada di belakang Nur Mahmudi. “Bansosgate harus tuntas, jangan terpengaruh dengan hal sepele seperti itu. Kami mendukung penuh langkah Kasno dan kawan-kawan,” ungkapnya.
n Billy Adhiyaksa
Margonda | Jurnal Depok
Persidangan kasus dugaan korupsi Bansosgate di tubuh Pemerintahan Kota Depok yang kini ditangani Pengadilan Negeri Depok, mendapat pengawalan ketat dari sejumlah elemen masyarakat Depok.
Dukungan deras juga mengalir terhadap Koordinator LSM Gemmad, Kasno yang mengawal kasus korupsi spektakuler di Kota Depok itu, antara lain dari ormas perguruan silat Pengsimatoga Kota Depok pimpinan Yadi S Haerudin dan tokoh masyarakat sekaligus tokoh agama, KH Damanhuri. Mereka menghendaki adanya transparansi penegakan supremasi hukum dalam kasus tersebut.
“Suara aktivis LSM, seperti Kasno, Cahyo dan lainnya adalah representasi suara masyarakat Kota Depok. Jadi, siapapun yang menjegal mereka, berarti berhadapan dengan warga Depok. Kami menilai, kubu Nur Mahmudi sudah arogan menyikapi persoalan ini. Dia tidak tahu, jika warga Depok sangat menginginkan dibongkarnya kasus korupsi, semacam Bansosgate itu,” tegas Ketua Umum Organisasi Pencak Silat Pengsimatoga Kota Depok, Yadi S Haerudin kepada Jurnal Depok, Sabtu (28/8).
Sikap arogan itu, lanjut Yadi, hanya akan menyebabkan ‘perang saudara’ di Kota Depok. Untuk itu, pihaknya minta aparat penegak hukum mencermati gerakan penghasutan untuk membungkam suara para aktivis itu, secara bijak.
“Jangan bawa-bawa premanlah. Bicaralah yang santun, yang baik-baik. Toh, tidak ada yang nggak bisa diatur. Kami juga tidak akan tinggal diam, jika ada penekanan terhadap para aktivis itu. Yang mereka tuntut kan cuma transparansi penanganan kasus korupsi. Jika mereka salah, buktikan,” tandas Yadi.
Sementara itu, KH Damanhuri, tokoh masyarakat yang juga mantan Anggota DPRD Kota Depok 2004-2009 menilai, apa yang dilakukan Nur Mahmudi dan konco-konconya itu adalah upaya untuk mengalihkan isu penanganan Bansosgate.
“Itu cara mereka ngeles aja. Kalau benar begitu, mereka (Nur Mahmudi dan konconya, red.) berarti benar-benar arogan. Ingat, Nur Mahmudi itu bukan hanya walikota PKS, tapi walikota warga Depok. Akomodir dong semua aspirasi, jangan main hambat begitu,” tegas kiai kharismatis itu.
Sepengetahuan KH Damanhuri, pengucuran dana Bansos ke masyarakat itu tidak transparan, sehingga wajar saja warga mempertanyakannya. “Bansos sejak awal tidak transparan. Yang tahu, ada bantuan itu juga hanya segelintir orang yang masih ada ikatan emosionalnya dengan penguasa. Kami ingin Bansosgate ini dituntaskan,” ungkap Damanhuri.
Ia juga minta warga Depok tidak terhasut dengan pengalihan isu yang kini gencar dilakukan sekelompok orang yang berada di belakang Nur Mahmudi. “Bansosgate harus tuntas, jangan terpengaruh dengan hal sepele seperti itu. Kami mendukung penuh langkah Kasno dan kawan-kawan,” ungkapnya.
n Billy Adhiyaksa
Koalisi ’Kerayapan’ Cari Kekuasaan
3 Calon Muncul karena Kecewa Kepemimpinan Nur
Margonda | Jurnal Depok
Kemunculan calon walikota Depok, selain Nur Mahmudi Isma’il, yang menyalonkan diri kembali di Pilwalkot Depok 2010, dinilai Ikhsan Darmawan, pengamat politik dari Puskapol Universitas Indonesia, sebagai akibat dari kekecewaan terhadap kepemimpinan mantan Menteri Kehutanan itu dalam memimpin Kota Depok.
Selain itu, kemunculan ormas dan LSM yang mendukung Nur Mahmudi Isma’il yang instan dan tidak memiliki konstituen kuat di tingkat grassroot, dinilai Ikhsan, seperti rayap yang ingin menggapai kekuasaan dengan menempel pada penguasa saat ini.
Menurut Ikhsan, kekecewaan terhadap lelaki asal Kediri itu sudah mengakar dan meluas ke berbagai lapisan masyarakat, dari tingkat elite hingga massa akar padi. ”Seperti kemunculan Pak Yuyun Wirasaputra yang menyalonkan diri menjadi calon walikota bersama Pak Pradi, itu terjadi karena selama menjabat, aspirasi dan gagasan Pak Yuyun kurang ditampung oleh Nur Mahmudi. Misalnya, Nur Mahmudi terlalu mengedepankan kelompoknya sendiri, sehingga akhirnya kekuatan politik Pak Yuyun tidak diikutkan dalam barisan Nur Mahmudi,” tutur Ikhsan kepada Jurnal Depok, Minggu (29/8).
Selain kekecewaan yang dialami Yuyun, kemunculan Gagah Sunu Sumantri sebagai calon walikota, menurut Ikhsan, berdampak dimutasinya Gagah ke Dinas Pemadam Kebakaran Kota Depok yang dipersepsikan sebagai tempat buangan orang-orang yang tidak disukai oleh Nur Mahmudi.
”Saya melihat kemunculan Gagah Sunu Sumantri adalah karena keinginan dia untuk maju menjadi walikota Depok. Tapi, karena terbaca oleh Nur Mahmudi, akhirnya dia dimutasi dari posisi yang strategis ke posisi yang tidak strategis, seperti sekretaris Dinas Pemadam Kebakaran yang selama ini dikenal sebagai tempat orang-orang buangan yang tidak disukai oleh Nur Mahmudi,” jelasnya.
Sedangkan kemunculan kembali Badrul Kamal disebabkan oleh derasnya dorongan dari partai politik yang menginginkannya untuk kembali menjadi walikota Depok. ”Saya tidak melihat ada kekecewaan Badrul Kamal, setelah Pilkada Depok 2005. Justeru, saya melihat kemunculan Badrul Kamal, karena BK lebih bisa diterima oleh partai politik. Saya terkejut juga, ternyata BK mampu mengumpulkan hampir semua parpol, meskipun ada sedikit yang bocor. Itu membuktikan bahwa BK lebih bisa diterima oleh parpol di Depok,” tukasnya.
Dalam kesempatan itu, Ikhsan melihat ada keanehan politik di Depok, terutama pada barisan pendukung Nur Mahmudi. Menurut dia, kemunculan ormas sebagai pendukung Nur Mahmudi lebih pada keinginan ormas dan LSM untuk mendekati kekuasaan. ”Mereka itu ibarat rayap yang sedang ingin meraih kekuasaan yang diharapkannya. Misalnya, Yusuf Trilis yang sebelumnya bersuara kritis terhadap Nur Mahmudi tiba-tiba ia justeru pasang badan mendukung Nur Mahmudi,” lanjutnya.
Koalisi Kerakyatan yang saat ini dipimpin orang yang tak jelas asal-usul dan kiprah politiknya di Depok itu, ungkap Ikhsan, lebih tepat disebut Koalisi Kerayapan. ”Karena kemunculan mereka yang instan, dan belum tentu punya massa, saya kira tepat diberikan nama tersebut pada koalisi ini,” tandasnya.
Ikhsan menambahkan, selama ini massa PKS selalu mengandalkan militansi kadernya dalam bergerilya politik. ”Tapi kenapa saat ini PKS justeru menggandeng masyarakat sipil yang seharusnya bersuara kritis terhadap pemerintahan. Ini fenomena yang aneh di tubuh PKS Depok,” pungkasnya.
n Herry Setiawan
Margonda | Jurnal Depok
Kemunculan calon walikota Depok, selain Nur Mahmudi Isma’il, yang menyalonkan diri kembali di Pilwalkot Depok 2010, dinilai Ikhsan Darmawan, pengamat politik dari Puskapol Universitas Indonesia, sebagai akibat dari kekecewaan terhadap kepemimpinan mantan Menteri Kehutanan itu dalam memimpin Kota Depok.
Selain itu, kemunculan ormas dan LSM yang mendukung Nur Mahmudi Isma’il yang instan dan tidak memiliki konstituen kuat di tingkat grassroot, dinilai Ikhsan, seperti rayap yang ingin menggapai kekuasaan dengan menempel pada penguasa saat ini.
Menurut Ikhsan, kekecewaan terhadap lelaki asal Kediri itu sudah mengakar dan meluas ke berbagai lapisan masyarakat, dari tingkat elite hingga massa akar padi. ”Seperti kemunculan Pak Yuyun Wirasaputra yang menyalonkan diri menjadi calon walikota bersama Pak Pradi, itu terjadi karena selama menjabat, aspirasi dan gagasan Pak Yuyun kurang ditampung oleh Nur Mahmudi. Misalnya, Nur Mahmudi terlalu mengedepankan kelompoknya sendiri, sehingga akhirnya kekuatan politik Pak Yuyun tidak diikutkan dalam barisan Nur Mahmudi,” tutur Ikhsan kepada Jurnal Depok, Minggu (29/8).
Selain kekecewaan yang dialami Yuyun, kemunculan Gagah Sunu Sumantri sebagai calon walikota, menurut Ikhsan, berdampak dimutasinya Gagah ke Dinas Pemadam Kebakaran Kota Depok yang dipersepsikan sebagai tempat buangan orang-orang yang tidak disukai oleh Nur Mahmudi.
”Saya melihat kemunculan Gagah Sunu Sumantri adalah karena keinginan dia untuk maju menjadi walikota Depok. Tapi, karena terbaca oleh Nur Mahmudi, akhirnya dia dimutasi dari posisi yang strategis ke posisi yang tidak strategis, seperti sekretaris Dinas Pemadam Kebakaran yang selama ini dikenal sebagai tempat orang-orang buangan yang tidak disukai oleh Nur Mahmudi,” jelasnya.
Sedangkan kemunculan kembali Badrul Kamal disebabkan oleh derasnya dorongan dari partai politik yang menginginkannya untuk kembali menjadi walikota Depok. ”Saya tidak melihat ada kekecewaan Badrul Kamal, setelah Pilkada Depok 2005. Justeru, saya melihat kemunculan Badrul Kamal, karena BK lebih bisa diterima oleh partai politik. Saya terkejut juga, ternyata BK mampu mengumpulkan hampir semua parpol, meskipun ada sedikit yang bocor. Itu membuktikan bahwa BK lebih bisa diterima oleh parpol di Depok,” tukasnya.
Dalam kesempatan itu, Ikhsan melihat ada keanehan politik di Depok, terutama pada barisan pendukung Nur Mahmudi. Menurut dia, kemunculan ormas sebagai pendukung Nur Mahmudi lebih pada keinginan ormas dan LSM untuk mendekati kekuasaan. ”Mereka itu ibarat rayap yang sedang ingin meraih kekuasaan yang diharapkannya. Misalnya, Yusuf Trilis yang sebelumnya bersuara kritis terhadap Nur Mahmudi tiba-tiba ia justeru pasang badan mendukung Nur Mahmudi,” lanjutnya.
Koalisi Kerakyatan yang saat ini dipimpin orang yang tak jelas asal-usul dan kiprah politiknya di Depok itu, ungkap Ikhsan, lebih tepat disebut Koalisi Kerayapan. ”Karena kemunculan mereka yang instan, dan belum tentu punya massa, saya kira tepat diberikan nama tersebut pada koalisi ini,” tandasnya.
Ikhsan menambahkan, selama ini massa PKS selalu mengandalkan militansi kadernya dalam bergerilya politik. ”Tapi kenapa saat ini PKS justeru menggandeng masyarakat sipil yang seharusnya bersuara kritis terhadap pemerintahan. Ini fenomena yang aneh di tubuh PKS Depok,” pungkasnya.
n Herry Setiawan
Langganan:
Postingan (Atom)